| 1 | Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 43/PMK.03/2018 | Kebijakan Akuntansi Penghapus bukuan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa |
| 2 | Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 39/PMK.03/2018 | Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak |
| 3 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-23/PJ/2017 | Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih |
| 4 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-22/PJ/2017 | Perubahan Keenam Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak |
| 5 | Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 171/PMK.03/2017 | Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas |
| 6 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-25/PJ/2017 | Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan Dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri |
| 7 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-26/PJ/2017 | Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik |
| 8 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-27/PJ/2017 | Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi Dengan Kriteria Tertentu |
| 9 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-31/PJ/2017 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik |
| 10 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-30/PJ/2017 | Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/pj/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya |
| 11 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-28/PJ/2017 | Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional |
| 12 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-32/PJ/2017 | Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/pj/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online |
| 13 | Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 228/PMK.03/2017 | Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan |
| 14 | eraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-29/PJ/2017 | Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara |
| 15 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-02/PJ/2018 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/pj/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak |
| 16 | Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 9/PMK.03/2018 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/pmk.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (spt) |
| 17 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-04/PJ/2018 | Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan Dan Penyampaian Laporan Yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis |
| 18 | Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 19/PMK.03/2018 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/pmk.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan |
| 19 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-07/PJ/2018 | Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/pj/2017 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak |
| 20 | Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-09/PJ/2018 | Penundaan Pemberlakuan Ketentuan Pencantuman Identitas Pembeli Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4a Per-16/pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/pj/2017 |
